Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 sebagai berikut :

Pasal 4 :
Sasaran penerima KJP Plus yaitu anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari :

  • Keluarga Tidak Mampu;
  • Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan Bus Kecil; dan
  • Pekerja/Buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja.

Pasal 5 :
(1) Persyaratan untuk mendapatkan KJP Plus, sebagai berikut:

  • Terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal;
  • Terdaftar dalam BDT dan/ atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  • Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); dan
  • Berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta.

(2) ATS yang akan mendaftarkan diri ke Satuan Pendidikan atau LKP harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Lurah.
(3) Apabila peserta didik/ATS belum terdaftar dalam BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka orang tua/wali melakukan pendaftaran melalui MPM BDT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Anak Asuh.
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Pengemudi Mitra Transjakarta dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c.

Dalam peraturan ini disebutkan juga bahwa peserta didik dan/atau orang tua/wali Peserta Didik Penerima KJP Plus yang melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan bagi penerima KJP Plus akan dikenakan sanksi oleh Dinas Pendidikan berupa penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan. Pencabutan sanksi sebagai dasar untuk pengajuan kembali KJP Plus dapat disusulkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Satuan Pendidikan.

Download peraturan tentang KJP Plus dan produk hukum lainnya disini!